Pentingnya Penataan Ruang Laut Pesisir

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang perencanaan ruang laut pesisir, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS mengadakan kuliah tamu bertajuk Laut Jatim untuk Rakyat dan Anak. Dengan mengundang pemateri Ir Wahyu Widya Laksana Nugroho MM, selaku Kasi Pengelolaan Ruang Laut Jatim , kuliah tamu ini digelar di Ruang 305 PWK ITS.

Sambutan Kepala Jurusan Departemen PWK

Rencana Zonasi Wilayah Persisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan rencana menentukan arah penggunaan tiap-tiap sumberdaya disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan melalui perizinan. Kebijakan ini sebagai instrumen kebijakan dan penataan ruang wilayah laut serasi, seimbang dengan masa berlaku 20 tahun.
RZWP3K Jatim diatur dalam Peraturan daerah (perda) Jatim no 1 tahun 2014. Pembuatan ini didasarkan pada mandat yang telah tertulis di rencana strategis Jawa Timur. Wahyu, sapaan pemateri, menjelaskan kewenangan pengelola laut yang semula 0-4 mil dibawah wewenang Pemerintah kabupaten, saat ini pengelolaan raung laut 0-12 mil diluar minya gas bumi menjadi kewenangan provinsi.

Wahyu menyampaikan urgensi pentingnya RZWP3K disebabkan banyaknya stakeholder yang belum mengetahui batas-batas dari penggunaan ruang laut. “Misalnya para pengusaha yang menambang pasir laut, masyarakat yang mendirikan bangunan atau fasilitas umum tanpa mengindahkan hak miliki atau kewenangan lahan yang dikelola,” terangnya.


Urgensi lainnya ialah terkait menjaga keberlanjutan ruang laut, baik dari segi ekosistem, alur migrasi biota laut, infrastruktur laut dan keseimbangan antara ruang laut dan daratan. RZWP3K Jatim juga berfungsi sebagai instrumen terhadap pengambilan kebijakan akan kegiatan reklamasi.

Di Jatim hanya ada empat wilayah yang diperbolehkan untuk kegiatan reklamasi. Wilayah Kabupaten Tuban untuk keperluan minyak dan gas bumi, Kabupaten Lamongan untuk industri maritim, bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo untuk pertahanan keamanan tentara nasional dan daerah Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara. “Tindakan reklamasi pun harus berdasarkan mandat dari skala nasional,” ungkapnya.

Tak ketinggalan juga pada kuliah tamu ini hadir Dr. Eni Rustianingsih, ST., MT Kepala Pengembangan Wilayah Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bappeda Kabupaten Sidoarjo berbagi pengalaman dan ilmu terkait pembuatan RZWP3K Kabupaten Sidoarjo. Pengenalan wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa PWK yang mengambil mata kuliah studio pesisir di Kabupaten Sidoarjo.

Diakhir, Wahyu menegaskan, tugas menjaga ruang laut Jatim adalah tugas bersama masyarakat. Oleh karena itu, Ia berpesan kepada mahasiswa PWK untuk bisa andil dalam menjaga ruang laut Jatim dalam hal penyusunan RZWP3K yang baik dan benar.(jel)

Download Materi Kuliah Tamu