Peran Legalitas Hukum Dalam Perencanaan Kota

 

Peran Legalitas Hukum Dalam Perencanaan Kota

PWK ITS, ITS News- Produk akhir dari pekerjaan seorang ahli tata kota ialah sebuah perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang tersebut menjadi instrumen pengambil kebijakan dalam membuat sebuah program. Namun, rencana tersebut tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya jika tidak bercap legalitas hukum. Hal ini yang kemudian dibahas Dr Rusdianto Sesung, S.H.,MH dalam kuliah tamu bertajuk Hukum dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Selasa (2/4) memberikan pengetahuan terkait peran hukum dalam perencanaan.

Mengawali kuliah tamu, Rusdianto Sesung mengutarakan bahwa pemerintah adalah perencanaan. Tanpa perencanaan maka pemerintahan tidak berjalan baik sebagai mana mestinya. Namun hukum tidak kalah penting bagi pemerintah dalam menjalankan perencanaan. “Karena perencanaan tanpa hukum, bersifat tidak legal untuk diterapkan,” ucap dosen Universitas Narotama Surabaya tersebut.

Sebelum mengulik lebih dalam tentang hukum, Rusdi, sapaannya menjelaskan ada tiga pendekatan yang digunakan dalam perencanaan yaitu perencanaan teknokratis, partisipatif dan politis. Perencanaan teknokratis ialah perencanaan yang dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh orang yang ahli. Perencanaan partisipatif ialah perencananaan yang melibatkan objek rencana dalam menyusun rencana. “Contohnya menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan melibatkan masyarakat,” paparnya. Sedangkan perencanaan politis merupakan perencanaan yang berdiri atas kepentingan politik.

Dalam menjalankan fungsi pemerintah yakni membangun, melindungi, mengawasi dan mengurus, pemerintah menggunakan instrumen perencanaan. Dalam hal ini perencanaan harus bersifat prediktif dan futuristik. “Seorang perencana harus bertindak layaknya visioner, bisa memprediksi kemungkinan peristiwa 20 tahun mendatang,” tegas pria yang juga tergabung dalam tim ahli DPRD Provinsi Jatim.

Dalam ilmu hukum, perencanaan ada dua jenis yakni perencanaan indikatif dan perencanan direktif. Perencanan indikatif berupa rencana awal pemerintah seperti visi misi calon kepala daerah. Sedangkan perencanan direktif ialah perencanan yang bersifat mengarahkan.

Perencanan juga bersifat tidak terputus alias bersinergi. “Contoh dalam hal penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir harus disinergikan dengan Rencana Detali Tata Ruang Kota agar tidak tumpang tindih dalam menyusun pemanfaatan ruang,” jelas nya.

Sebelum menutup pemaparannya, Rusdi mengingatkan asas-asa yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanan yang akan dilegalkan yaitu transparan, responsif, efektif, akuntabel, terukur dan asli. (jel)